Dishub Pandeglang Diduga Libatkan Oknum TNI dan Polisi Kelola PAD Parkir

Pandeglang, Banten | Carut marutnya pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi perparkiran di wilayah Kabupaten Pandeglang pada Dinas Perhubungan (Dishub) Pandeglang semakin tidak jelas, apalagi diduga melibatkan oknum kepolisian dan TNI. 

Hal itu disampaikan Arif Ekek dari Pergerakan Pemuda Peduli Pandeglang (P4) mengaku perihatin dengan kondisi PAD Pandeglang yang masih jauh sesuai harapan dan target terutama soal pengelolaan retribusi parkir di wilayah Pandeglang yang dinilai tidak jelas dan dikelola dengan baik. 

Baca juga: Hendri Kampai: Pejabat? Jangan Baper Kalau Dikritik!

"Kami P4 mengindikasikan adanya kebocoran dalam pengelolaan retribusi parkir di Pandeglang. Bahkan sungguh miris Dishub Pandeglang ditengarai melibatkan oknum polisi dan oknum TNI yang mengelola PAD parkir itu, " ungkap Arif Ekek kepada media, Selasa (02/07/2024).

"Dugaan itu diperkuat dengan adanya surat tugas yang dikeluarkan oleh seorang Kabid di Dishub Pandeglang untuk oknum polisi dan TNI itu. Apapun dalihnya itu sudah dinilai salah kaprah, " sambungnya.

Baca juga: Hendri Kampai: Indonesia Bisa Makmur, Asal Para Pemimpinnya Jujur

Untuk itu, kata Ekek pihaknya akan menggelar aksi di kantor Dishub Pandeglang dan akan mempertanyakan berbagai persoalan yang ada di instansi tersebut.

"P4 sudah melayangkan surat pemberitahuan aksi pada Polres Pandeglang, dan rencananya Minggu ini kami akan aksi menuntut Kadishub bertanggung jawab menyelesaikan berbagai persoalan itu, " katanya.

Baca juga: Hendri Kampai: Indonesia Emas, Mimpi Indah atau Nyata? Saatnya Tiga Kementerian Mulai Kolaborasi!

Dikatakan Arif Ekek, selain soal pengelolaan retribusi parkir yang tidak jelas juga soal pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang banyak dikeluhkan masyarakat, Dishub Pandeglang tutup mata.

"Kemana anggaran pemeliharaan PJU yang digelontorkan dari APBD Pandeglang selama ini. Jadi banyak persoalan yang akan kami suarakan nanti dalam aksi itu, " ungkapnya.

Baca juga: Hendri Kampai: Rapat Kerja dengan Jaksa Agung RI, Komisi III DPR RI Makin Menyala

Sementara Kepala Dishub Pandeglang Rudiyanto hingga saat ini belum bisa dimintai keterangan terkait hal tersebut.***